Banda Aceh- Ketua Forum Muda Lemhannas Aceh, Helmi Musa Kuta, SH mengatakan kondisi keuangan Pemko Banda Aceh, sejak awal kepemimpinan Pj Walikota, mengalami keterpurukan. Bahkan yang meprihatinkan sejak Januari hingga Juni 2022, Tunjangan Kinerja ASN belum dibayar dimasa kepemimpinan Walikota periode 2017-2022 dan menjadi beban Pj Walikota dibawah kepemimpinan Bakri Siddiq.
Berdasarkan data yang diterima Helmi dan kajian analisis bedah kasus warisan utang pemko kala itu 23 Milyar dan potensi defisit anggaran sebesar Rp.225 Milyar yang menambah beban utang di Tahun 2022. Mirisnya utang 23 Milyar belum termasuk beban Tambahan Penghasilan ASN (TTP ASN) selama enam bulan.
Alhamdulillah pelan tapi pasti Bakri Siddiq diawal kepemimpinannya berjanji akan membenahi tata kelola keuangan yang semakin runyam. Kini berdasarkan kajian mendalam Forum Muda Lemhannas Aceh, Helmi yang juga advokat ini menerima laporan Tunjangan Kinerja ASN atau TPP sudah dirasakan oleh seluruh ASN sejak masa kepemimpinan Pj Walikota. Bahkan tunjangan bulan Januari s.d April 2023 lunas dibayar, bahkan tunjangan bulan Mai 2023 sedang dalam proses pembayaran. Ini adalah langkah progresif, begitupun beban hutang pada pihak ketiga. Dana desa juga tersalur tepat waktu.
Tentu kita menyadari ada potensi utang baru jika Pemko melonggarkan alokasi belanja. Karna itu Helmi berharap agar Pj Walikota Banda Aceh harus ektra hati-hati dalam mengelola anggaran di Tahun 2023 agar tidak menambah utang baru. Disamping itu Helmi mendorong instansi teknis yang memliki tupoksi penata usahaan keuangan daerah harus benar-benar mengontrol variabel belanja yang mana bisa dicairkan, sekaligus memastikan beban utang 2022 lunas terbayar di Tahun 2023. Terkait tudingan Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Anti Korupsi (Alamp aksi), Musda Yusuf; “Sebulan lagi Jabatan berakhir Bakri Siddiq tambah utang Pemko empat kali lipat sebagaimana dirilis infoaceh.net, Rabu 7 Juni 2023 adalah bagian dari framing isu yang menyesatkan publik, karna itu Helmi menyarankan agar Ketua Alamp Aksi harus cerdas dan menganalisis data dengan terang benderang. Jangan mudah percaya pada para sengkuni yang kini mencoba memainkan bola liar dengan membenturkan Pj Walikota dengan anggota Parlemen serta membangun opini liar di media, ungkap Helmi. Lebih lanjut Helmi mendorong Kementrian Dalam Negeri agar jabatan Pj Walikota Banda Aceh dapat diperpanjang kembali agar persoalan tetakelola keuangan Pemko Banda Aceh dapat diselesaikan sekaligus memastikan Pilkada serentak, pilpres dan pileg 2024 di Kota Banda Aceh berjalan jurdil, Helmi mencium ada upaya kudeta Pj Walikota dengan cara pembusukan karakter dan menyebarkan info hoax di medsos terkait kegagalan memimpin Kota. Upaya ini tercium oleh Advokat yang berjulukan Cak Helmi (red)