Oleh Bung Syarif**
Penelitian oleh Moch. Nur Ichwan menjelaskan bahwa organisasi LGBT pertama yang terdokumentasi di Aceh adalah Violet Grey, yang didirikan pada 2007 di Banda Aceh. Organisasi ini berfokus pada advokasi, kesehatan seksual, dan pencegahan HIV.
Namun, para pendirinya dalam publikasi tersebut hanya disebut dengan inisial ES, FS, dan KR, bukan nama lengkap, demi alasan keamanan. Setelah penerapan Qanun Jinayat Aceh pada 2014, organisasi-organisasi tersebut dilaporkan bubar atau berhenti beroperasi secara terbuka karena meningkatnya risiko hukum dan sosial.
Media internasional juga pernah mewawancarai Faisal Riza, yang menceritakan keterlibatannya dalam mendukung pembentukan Violet Grey di Banda Aceh. Ia lebih dikenal sebagai aktivis nasional di bidang kesehatan dan hak pekerja seks, bukan sebagai tokoh publik khusus dari Banda Aceh.
Sejarah gerakan LGBT di Aceh umumnya dibagi menjadi beberapa periode
Sebelum 2007: Individu ada, tetapi belum terorganisasi
Keberadaan orang LGBT di Aceh bukanlah fenomena baru. Namun, sebelum pertengahan 2000-an, belum ada organisasi yang terdokumentasi secara terbuka. Kebanyakan individu menjalani kehidupan secara tertutup karena norma sosial dan agama yang kuat.
2007–2014: Munculnya organisasi
Menurut penelitian akademik, organisasi LGBT pertama di Aceh adalah Violet Grey, yang didirikan di Banda Aceh pada 2 November 2007. Organisasi ini bertujuan:
- memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi,
- mendukung pencegahan HIV/AIDS,
- menyediakan ruang dukungan bagi anggota komunitas,
- melakukan advokasi terhadap diskriminasi.
Selain Violet Grey, terdapat organisasi Putroe Sejati yang berfokus pada komunitas transgender (waria). Kedua organisasi ini bekerja sama dengan program kesehatan dan beberapa lembaga nasional maupun internasional.
2014–2015: Perubahan besar
Pada 2014, Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Jinayat, yang mulai berlaku pada 2015. Aturan ini mengatur sanksi pidana terhadap beberapa perbuatan, termasuk hubungan seksual sesama jenis tertentu. Setelah itu, ruang gerak organisasi LGBT menjadi jauh lebih terbatas, dan sejumlah kelompok menghentikan aktivitas terbuka mereka karena pertimbangan keamanan.
2015–sekarang
Sejak pemberlakuan Qanun Jinayat, tidak banyak organisasi LGBT yang beroperasi secara terbuka di Aceh. Penelitian dan laporan organisasi HAM menyebutkan bahwa sebagian jaringan dukungan masih ada, tetapi lebih bersifat informal dan menjaga kerahasiaan identitas anggotanya.
Tokoh LGBT
Tidak ada tokoh LGBT dari Banda Aceh yang dikenal luas secara terbuka. Dalam publikasi akademik mengenai Violet Grey, para pendiri bahkan hanya disebut dengan inisial (misalnya ES, FS, dan KR) untuk melindungi identitas mereka. Hal ini mencerminkan tingginya risiko sosial dan hukum bagi orang yang membuka identitasnya di Aceh.
Mengapa organisasi seperti Violet Grey bisa muncul setelah tsunami 2004, serta faktor-faktor yang menyebabkan organisasi tersebut kemudian berhenti beroperasi secara terbuka.
Menurut sejumlah penelitian akademik, kemunculan organisasi seperti Violet Grey setelah tsunami Aceh 2004 tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan oleh kombinasi perubahan sosial, meningkatnya perhatian terhadap kesehatan masyarakat, dan masuknya banyak organisasi kemanusiaan.
Beberapa faktor yang sering disebut adalah:
- Masuknya organisasi kemanusiaan internasional
Setelah tsunami 26 Desember 2004, ribuan pekerja kemanusiaan dan ratusan organisasi nasional maupun internasional datang ke Aceh untuk membantu pemulihan. Lingkungan ini membuka peluang bagi berbagai program kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan HIV/AIDS dan dukungan bagi kelompok yang rentan. Penelitian mencatat bahwa dalam konteks inilah komunitas yang kemudian membentuk Violet Grey mulai lebih terorganisasi. - Program pencegahan HIV/AIDS
Banyak kegiatan awal organisasi tersebut berfokus pada edukasi kesehatan, konseling, dan pencegahan HIV, bukan pada kampanye politik. Pendekatan berbasis kesehatan masyarakat membuat mereka dapat bekerja sama dengan beberapa lembaga kesehatan pada masa itu. - Jaringan komunitas yang mulai terbentuk
Sebelum 2007, orang-orang LGBT di Aceh umumnya saling mengenal melalui jaringan pertemanan yang kecil dan tidak formal. Setelah situasi pascatsunami berubah dan komunikasi menjadi lebih terbuka, sebagian dari mereka mulai membentuk organisasi untuk saling mendukung dan berbagi informasi.
Mengapa kemudian tidak lagi aktif secara terbuka?
Beberapa perkembangan membuat ruang gerak organisasi tersebut semakin sempit:
- Pemberlakuan Qanun Jinayat pada 2015 meningkatkan risiko hukum bagi aktivitas yang berkaitan dengan hubungan sesama jenis tertentu.
- Tekanan sosial dan stigma tetap kuat, sehingga banyak anggota memilih menjaga kerahasiaan identitas mereka.
- Sorotan media dan penegakan hukum dalam beberapa kasus membuat organisasi dan jaringan komunitas lebih memilih menghentikan aktivitas publik atau beroperasi secara sangat terbatas.
Penting untuk dicatat bahwa penelitian yang membahas Violet Grey lebih banyak melihatnya sebagai bagian dari sejarah sosial dan kesehatan masyarakat di Aceh, bukan sebagai organisasi yang memiliki pengaruh politik besar. Karena kondisi keamanan dan privasi, identitas banyak anggotanya juga tidak dipublikasikan secara terbuka. Karena itu mari bergerak bersama, matikan langkah organisasi serumpun dengan Violet Grey. Jika muncul dalam bentuk dan warna yang berbeza, sama-sama kita bongsai, roger!
**Penulis adalah Aktivis`98, Aktivis LBH Darul Misbah, Mantan Sekjen DPP ISKADA Aceh, DPP ISAD Aceh, Mantan Ketum Remaja Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Mantan Ketum DPD Jaringan Nusantara Aceh, Direktur Forum Milenial Literasi Aceh, Direktur Aceh Research Institute, Alumni Lemhannas Pemuda Angkatan I, Dosen Legal Drafting FSH UIN Ar-Raniry, Magister Hukum Tata Negara USK, Fasilitator Program Dayah Ramah Anak Terintegrasi (Pro DAI) YaHijau-Unicef, Fasilitator Aksi Bergizi Flower Aceh, Kabid SDM dan Manajemen Disdik Dayah Kota Banda Aceh, Ketua Komite Dayah Terpadu Inshafuddin, KAHMI Aceh, PW Syarikat Islam Aceh, Fungsionaris DPD KNPI Aceh, Mantan Wakil Ketua DPD KNPI Banda Aceh, Fungsionaris DPW BKPRMI Aceh, Wakil Ketua DPD BKPRMI Kota Banda Aceh, ICMI Kota Banda Aceh