Helmi Musa Kuta, SH Ketua Forum Muda Lemhannas Aceh (FMLA) mendorong kepolisian mengusut tuntas dugan bantuan operasional Pontren (Dayah) Kab/Kota di Aceh yang disinyalir fiktif dan tidak tepat sasaran. Lebih lanjut Helmi mengatakan berdasarkan realise Indonesian Coruption Watch (ICW), ditemukan bantuan Pesantren Fiktif mencapai 7 Milyar (Senin. 30 Maii 2022). Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kementrian Agama bagi Pesantren/Dayah tidak tepat sasaran. Ini membuktikan lemahnya kinerja verifikasi faktual Instansi teknis di lapangan. (infoaceh.net)
Padahal di kementrian Agama ada Kasi PD Pontren yang melakukan verifikasi faktual terhadap keberadaan Pondok Pesantren/Dayah, kalau dana bersumber dari APBN, semnetara dana yang bersumber APBK ada Dinas Pendidikan Dayah Kab/Kota. Tentu agar tidak timbul fitnah Helmi yang juga advokat ini mendorong Aparat Kepolisian mengusut tuntas dugaan bantuan fiktif/ tidak tepat sasaran ini. Kalau benar apa yang dilakukan investigasi oleh ICW ini mencederai semangat para Tgk/Pimpinan Dayah yang berintegritas. Jangan gara-gara segelitir orang (oknum) menodai nama baik guru/Tgk dan Pimpinan Dayah di Aceh. Lebih lanjut Helmi mengatakan karna sumber dananya APBN maka sangat mudah melacak atas dugan bantuan fiktif/tidak tepat sasaran tinggal disisir Kab/Kota mana yang dapat bantuan dan diivestigasi oleh Kapolsek di masing-masing Kab/Kota atas keberadaan Dayah/Pontren tersebut. Insya Allah semua terjawab dengan terang benderang. Toh lis penerimaan BOP Tahun 2020 yang dirilis ICW terbagi 3 tahap yaitu; Tahap pertama 134 Pesantren, Tahap kedua 110 pesantren dan tahap ketiga 61 pesantren yang terdiri dari katagori kecil, menengah dan besar. Tinggal di telusuri saja. Semua terjawab. (*)