Oleh Bung Syarif*
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan di Indonesia. Sejak diproklamirkan 25 November 1945 silam PGRI dengan tegas mempunyai sasaran, yaitu pertama untuk mempertahankan Repubrik Indonesia yang diperjuangkan dengan merebut kemerdekaan. Kedua, meningkatkan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip kerakyatan. Ketiga, membela hak dan nasib buruh, khususnya guru. Tentunya hal yang sangat mulia. Namun seiring perjalanan waktu dan perkembangan zaman keinginan mulia tersebut tidak dapat semuanya dicapai.
Terlebih dengan catatan sejarah perjalanan organisasi ini yang terlibat dalam politik praktis menjadikannya tidak lagi konsen dalam bidang pendidikan. Kongres ke-22 PGRI di Britama Arena, Kepala Gading Jakarta Utara, (5/7/2019) Jokowi minta guru tingkatkan pendidkan dan kualitas sumber daya manusia serta mampu bersaing dengan negara lain. Disamping itu pula guru harus mampu menciptakan pendidikan berkarakter bagi murid disemua jenjang pendidikan.
Sebuah harapan yang patut didukung oleh semua praktisi pendidikan dan stakeholder. di tahun 2022 ini banyak harapan yang disematkan kepada PGRI, sebagai wadah berhimpunya guru.
PGRI sebagai pemersatu guru. Terlebih dengan adanya Undang-undang tentang Guru dan Dosen. Setidaknya semakin menguatkan peran organisasi ini dari mulai tingkat nasional, propinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat kecamatan. Dengan jaringan yang begitu luas dan banyak menjadikan PGRI sangat mengakar di Indonesia. Namun sayang, pengembangan visi dan misi PGRI tidak sebanding lurus dengan kuantitas anggotanya.
Lebih ironi lagi kebanyakan pengurus PGRI Kab/Kota hanya mengekor program kerja pengurus terdahulu ataupun bahkan tidak mempunyai inovatif sama sekali. Inilah yang menjadi tantangan kedepan bagi PGRI. Apalagi kalau menjelang Pilkada 2024, PGRI nantinya di pergunakan sebagai mesin politik dalam memenangkan kandidat yang akan bertarung dalam memperebutkan kursi panas.
Semoga saja PGRI benar-benar sebagai organisasi profesi yang konsisten dengan Khittah Perjuangannya. Sudah selayaknya PGRI di seluruh Indonesia membenahi internal serta melakukan langkah-langka strategis terutama dalam rangka peningkatan kapasitas building. Disamping itupula orang-orang yang terhimpun dalam wadah tersebut benar-benar secara mandiri dan independen lebih berorientasi pada melihat apa sebenarnya hakikat sebagai guru. Bukankan keterpurukan moral negeri ini juga bagian dari keteledoran seorang guru yang melakukan praktek-praktek kecurangan dalam membocorkan soal ujian demi mendongkrak nilai tinggi pada muridnya demi menjaga marwah sekolah yang tingkat kelulusan hasil akhir yang tinggi. Disamping itu juga ada oknum guru yang terkadang berprilaku tidak terpuji dengan melakukan pelecehan seksual di sekolah.
Sekali lagi, tulisan ini bukan menyoroti Guru atau PGRI secara tajam, akan tetapi bagian dari keprihatin anak negeri tentang fenomena yang terjadi. Untuk itulah pencitraan negatif akan guru dan wadah berhimpun guru menjadi penting untuk di tepis. Secara iseng-iseng penulis mencoba berdiskusi dengan guru, apakah ada peran siknifikan yang dilakukan PGRI terhadap guru? umumnya mereka menjawab belum maksimal, mewakili aspirasi guru selama ini. Bagaimana mau memperjuangkan jika PGRI-nya sendiri pasif dan hanya menunggu bola. Sehingga tidak heran ada yang menginginkan adanya reformasi di tubuh PGRI disemua level organisasi.
Sebuah masukan tentunya bagi PGRI ditahun 2022 ini. Harapan kita semua, tidak ingin PGRI terlena dengan “kenyamanan” yang ada sehingga lupa dengan tujuan awalnya. Kita berharap PGRI benar-benar menjadi pemersatu guru bukan hanya formalitas struktur yang harus ada. Saatnya untuk bangkit dan menunjukkan bahwa PGRI memang wadah para guru yang harus dijadikan idola murid. PGRI juga dituntut harus tegas jika ada guru yang melakukan tindakan melawan hukum terutama dalam memperoleh kenaikan pangkat dalam mengurus angka kredit serta menuju sertifikasi guru yang di duga rawan praktek kecurangan dan ”cin cong” dengan pejabat berwenang
PGRI Naungi Guru
Tidak dapat dipungkiri bahwa para pengurus PGRI adalah orang-orang yang terpelajar dan memang tahu bidangnya. Namun dalam pengamatan orang banyak bahwa kegiatan PGRI itu sendiri sering tidak dipublikasikan dengan baik sehingga terkesan tidak ada kegiatan inilah yang menjadi persoalan yang sebenarnya sederhana. Analisis lainnya mungkin memang tidak ada kegiatannya…he…he… sehingga laksana lagu lama, “semua senang asal tidak saling menyerang”. Begitu pun dalam pertanggungjawaban tiap pergantian pengurus lagi-lagi terlihat sebagai formalitas belaka dan tinggal “kompromi” siapa yang bakal jadi penerusnya.
Sistem penyelenggaraan organisasi inilah yang perlu dibenahi. Walaupun tidak mendapat gaji, namun kepercayaan yang diberikan anggota kepada mereka yang terpilih hendaknya diemban dengan baik. Atau, apakah perlu digaji agar dapat berkerja dengan baik. Rasanya ini juga berlebihan karena pasti menimbulkan polemik. Karenanya dengan prinsip pengabdian kepada negara dan bangsa hendaknya menjadi contoh yang baik. Terlebih jika PGRI dijadikan cermin bagi profesi guru itu sendiri sehingga berikan yang terbaik bagi organisasi. Kesan yang muncul justru tidak sebaik harapan sehingga tidak salah jika ada yang menilai guru belum layak menjadi profesi. Harapan kita guru harus ditempatkan sesuai hak dan martabatnya. Terkait reposisi guru dalam pendidikan nasional, pengurus PGRI hendaknya mempunyai komitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan PGRI kearah yang lebih baik secara aktifitas.
PGRI mempunyai peranan strategis dalam reformasi pendidikan nasional. Kepada anggotanya PGRI berperan dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesional dan kesejahteraannya. Untuk itu, PGRI mengupayakan penggalangan persatuan dan kesatuan para guru, meningkatkan kualitas profesionalisme, dan secara konsisten terus memperjuangkan kesejahteraan para guru.
Sebagai wadah terpelajar tentunya mempunyai visi jauh kedepan untuk lebih baik lagi. Karenanya untuk mencapai tujuan awal, hendaknyya PGRI mengembangkan jaringan kerja secara luas dengan mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi. Terutama akses ke pemerintah dan jangan lagi melakukan kesalahan yang sama dengan masuk ke politik praktis. “Enak sesaat, sesal kemudian”, dan akhirnya membuat impoten PGRI itu sendiri. Kiranya hal berikut dapat dilakukan bermitra dengan pemerintah harus ada komitmen yang jelas menempatkan posisi guru dalam porsinya yang sesuai dan memberikan penghargaan yang layak dengan hak dan martabatnya. Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan guru lebih berorientasi pada pembentukan dan pemberdayaan kepribadian guru secara profesional sehingga betul-betul mampu menaungi guru.
Maju Terus PGRI
PGRI mewadahi kaum guru dalam upaya mewujudkan hak-hak asasinya sebagai pribadi, warga negara, dan pengemban profesi. Namun, sama halnya dengan banyak organisasi profesi yang masih tergantung dengan pemerintah, kinerja PGRI masih jauh dari harapan. Untuk itu pembenahan diharapkan tidak saja pada personnya tetapi juga sistemnya.
Kita akan bangga ketika melihat PGRI mandiri dengan programnya dan mampu menunjukkan diri sebagai organisasi yang benar-benar layak disebut sebagai wadahnya para guru. Harapan itu tentunya tidak bisa tercapai dengan sendirinya tampa adanya dukungan semua pihak. Maju terus PGRI, semoga ditahun 2022 semangat untuk lebih baik lagi merasuk kesemua stakeholder yang peduli dengan PGRI. Karenanya tulisan ini semoga dapat membangkitkan semangat membangun dan menjadikan PGRI terdepan sebagai organisasi yang benar-benar peduli dan konsen terhadap guru dan masa depan guru. Krue semangat, Jayalah guru, jayalah Indonesia. Ingat guru qece disenangi murid.
*Penulis adalah Kabid SDM dan Manajemen Disdik Dayah Banda Aceh, Alumni Lemhannas Pemuda, Mantan Aktivis`98, Wali Santri Dayah Terpadu Inshafuddin Banda Aceh