Oleh Zul Fajri Joesva, M.H**.
Perang antara Amerika-Israel versus Iran bukan sekadar konflik geopolitik, melainkan juga fenomena sosial yang dapat dianalisis melalui berbagai perspektif sosiologi. Dengan memahami bagaimana sosiologi memandang perang, kita dapat melihat konflik ini tidak hanya sebagai kehancuran semata, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas.
Secara sosiologis, konflik peperangan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, Perspektif fungsionalisme, perang memiliki fungsi sosial tersendiri. Fungsionalisme memandang setiap perilaku dan lembaga dalam masyarakat termasuk perang sebagai sesuatu yang dapat memberikan kontribusi terhadap keteraturan sosial. Robert E. Park dalam tulisannya “Fungsi Sosial Perang” (1941) menjelaskan bahwa meskipun perang menyebabkan penderitaan, ia juga memiliki kegunaan tersembunyi bagi masyarakat. (i) perang dapat menyelesaikan konflik besar antarnegara, (ii) perang meningkatkan solidaritas social, dan (iii) sebagai milestone pembenahan alutsista dan strategi perang dalam hal inovasi dan teknologi militer.
Kedua, Perspektif konflik, dalam perspektif ini perang dilihat sebagai konsekuensi dari ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Menurut teori ini, konflik seperti perang Amerika-Israel dan Iran muncul karena adanya perebutan pengaruh, kekayaan, atau kendali atas kawasan strategis. Ketiga, perspektif interaksionis simbolik, menyoroti bagaimana simbol dan makna sosial dibentuk selama perang. Simbol seperti bendera, lagu kebangsaan, atau slogan digunakan untuk menguatkan rasa patriotisme dan solidaritas.
Sosiologi militer Iran adalah studi kompleks yang menggabungkan elemen teokrasi, nasionalisme, sejarah peradaban, dan strategi perang asimetris untuk memahami bagaimana angkatan bersenjata Iran berfungsi dan bertahan. Iran bertransformasi menjadi kekuatan regional yang signifikan melalui kombinasi ketahanan ideologis dan kapabilitas militer yang melampaui ekspektasi global, terutama setelah menghadapi sanksi ekonomi bertahun-tahun. Salah satu pasukan andalan Iran yang mendapat sorotan dalam konflik dengan Amerika-Israel adalah Pasukan Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) atau dalam Persia sepah-e pasdaran-e enqaleb-e eslami.
IRGC merupakan subjek studi yang unik dalam sosiologi militer Iran, terutama dalam hubungannya dengan struktur kekuasaan negara, ideologi, dan ekonomi. Hubungan sipil-militer terus mendapat perhatian serius dari para sosiolog militer dan umumnya berfokus pada kontrol demokrasi atas angkatan bersenjata (democratic control of the armed forces) dalam Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, tahun 2003
Sejarah Korps Garda Revolusi Iran
IRGC dibentuk pada 5 Mei 1979 setelah Revolusi Islam dalam upaya untuk mengkonsolidasikan beberapa pasukan paramiliter menjadi satu kekuatan yang setia kepada pemerintahan baru, dan berfungsi sebagai penentang pengaruh dan kekuatan militer reguler yang awalnya dilihat sebagai potensi sumber oposisi karena kesetiaan tradisionalnya kepada Syah. Konstitusi Republik Islam Iran memercayakan pertahanan integritas teritorial dan kemerdekaan politik Iran kepada militer reguler (artesh), sementara Pasdaran bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan Revolusi.
Beberapa hari setelah kembalinya Ayatullah Ruhullah Khomeini ke Teheran pada 1 Februari 1979, pemerintahan sementara Mehdi Bazargan mendirikan Pasdaran berdasarkan dekrit yang dikeluarkan oleh Khomeini pada 5 Mei. Pasdaran dimaksudkan untuk melindungi Revolusi dan untuk membantu para ulama yang berkuasa dalam pelaksanaan kode dan moralitas Islam sehari-hari di pemerintah baru. Revolusi perlu mengandalkan kekuatannya sendiri dari pada menggunakan unit-unit rezim sebelumnya yang dianggap sudah ‘tercemar’ dan terkontaminasi Pahlavism. Sebagai salah satu lembaga revolusioner pertama, Pasdaran membantu melegitimasi Revolusi dan memberi pemerintah baru basis dukungan bersenjata. Berbeda dari militer reguler (Artesh), IRGC beroperasi sebagai pasukan elit dengan kekuatan darat, laut, udara, unit khusus quds force yang berpengaruh besar di Timur Tengah, serta pasukan Basij yang merupakan pasukan komponen cadangan
Struktur Korps Garda Revolusi Iran
Pasa 150 Konstitusi Iran menyatakan “The Islamic Revolution Guards Corps, organized in the early days of the triumph of the Revolution, is to be maintained so that it may continue in its role of guarding the Revolution and its achievements. The scope of the duties of this Corps, and its areas of responsibility, in relation to the duties and areas of responsibility of the other armed forces, are to be determined by law, with emphasis on brotherly cooperation and harmony among them” (Korps Garda Revolusi Islam yang dibentuk pada masa awal kemenangan Revolusi tetap dipertahankan agar dapat terus menjalankan perannya dalam menjaga Revolusi dan pencapaiannya. Ruang lingkup tugas Korps ini dan wilayah tanggung jawab dalam kaitannya dengan tugas dan wilayah tanggung jawab angkatan bersenjata lainnya, harus diatur oleh undang-undang, dengan penekanan pada kerja sama dan keharmonisan sesama di antara mereka para matra angkatan).
Militer Iran terbagi dalam dua kelompok: Pertama, Artesh (militer konvensional) yang terdiri dari Islamic Republic of Iran Ground Forces (IRIGF) yang jumlahnya 150.000 personil, Islamic Republic of Iran Navy (IRIN) dengan total 18.000 personil, Islamic Republic of Iran Air Forces (IRIAF) sebanyak 37.000 personil, dan Islamic Republic of Iran Air Defense Force (IRIADF). Kedua, IRCG terdiri dari: IRGC Ground Forces (IRGCGF) sebanyak 150.000, IRGC Navy (IRGCN) dengan jumlah 20.000, IRGC Aerospace Force (IRGCAF) dengan total 15.000, IRGC Quds Force (IRGCQF) dengan kekuatan 5.000 personil, dan Basij (reserves) semacam komcad di Indonesia dengan jumlah bala tentara 450.000.
Berawal sebagai milisi ideologis, IRGC telah memiliki pengaruh besar di hampir semua aspek dalam masyarakat Iran. Reuters dalam salah satu rilisnya pada tahun 2019 menyatakan bahwa IRGC juga merupakan kerajaan industri dengan pengaruh politik. Peran cabang sosial, politik, militer, dan ekonomi yang diperluas di bawah Mahmud Ahmadinejad (terutama selama pemilihan presiden 2009 dan penindasan demonstrasi pasca pemilihan) telah menyebabkan banyak analis Barat berpendapat bahwa IRGC bahkan telah melampaui sistem ulama Islam Syiah di Iran dalam hal kekuatan politik.
IRGC memiliki struktur komando yang terpisah dan independen dari militer reguler Iran. Komando tertingginya langsung berada di bawah Pemimpin Tertinggi, menjadikan mereka bertanggung jawab kepada satu figur sentral dalam sistem politik Iran. Hal ini memungkinkan IRGC untuk bergerak bebas dari pengawasan sipil dan lembaga negara lainnya.
Secara organisasi, IRGC dibagi dalam beberapa cabang utama, yakni Pasukan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, ditambah Pasukan Quds dan Basij. Tiap cabang memiliki peran spesifik dan infrastruktur operasional yang luas, mencakup pangkalan, unit tempur, serta sistem logistik sendiri. IRGC juga memiliki sistem intelijen internal yang mengawasi loyalitas kader dan mencegah infiltrasi.
Pasukan Quds menjadi cabang paling misterius karena keterlibatannya dalam operasi luar negeri yang sensitif. Mereka menjalankan misi pelatihan milisi, pengiriman senjata, hingga koordinasi strategi geopolitik dengan sekutu Iran di luar negeri. Struktur tertutup dan fleksibilitas operasional menjadikan IRGC sebagai kekuatan militer-politik yang tak tertandingi dalam sistem pemerintahan Iran. IRGC bukan hanya mesin militer, tapi juga kekuatan ekonomi. Di Iran, hampir mustahil membedakan mana negara dan mana IRGC. Mereka menguasai proyek infrastruktur strategis, seperti jalan tol, bendungan, kilang, hingga pengelolaan pelabuhan dan tambang.
IRGC telah memperoleh peranan yang penting dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Iran. Hingga sekarang, Kelompok ini memegang kendali atas segmen-segmen yang luas dari ekonomi Iran dan memiliki pengaruh dalam politik dalam negeri Iran.
Pengembangan Nuklir dan Rudal Balistik
Program nuklir Iran membawa IRGC menjadi target utama sanksi internasional. Meski terkena dampak ekonomi, IRGC juga memperoleh keuntungan through the back door. IRGC mendukung perjanjian nuklir JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama adalah perjanjian nuklir internasional tahun 2015 antara Iran dan negara-negara yang tergabung dalam P5+1 (AS, Inggris, Prancis, Rusia, China + Jerman). Tujuannya membatasi kemampuan pengayaan nuklir Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi ekonomi, meski AS keluar pada 2018. Program rudal balistik (ballistic missiles) Iran yang digawangi IRGC menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Timur Tengah, membuat Iran disegani sekaligus dikhawatirkan oleh negara-negara tetangga dan Barat.
Pasca tahun 2018, ketika Amerika Serikat keluar dari JCPOA dan kembali menjatuhkan sanksi, IRGC mendapat tekanan besar. Puncaknya terjadi pada 2020 saat komandan Pasukan Quds, Qassem Soleimani, tewas dalam serangan drone AS di Irak. Peristiwa ini menjadi pukulan simbolik bagi reputasi IRGC di mata publik. Di dalam negeri, korps ini menghadapi kritik tajam atas keterlibatannya dalam aksi brutal terhadap demonstrasi rakyat, termasuk setelah kematian Mahsa Amini pada tahun 2022. Skandal korupsi, kebocoran informasi intelijen, dan ketegangan internal juga memicu perombakan kepemimpinan pada tahun 2022.
Kematian Presiden Ebrahim Raisi pada tahun 2024, seorang sekutu utama IRGC dan kandidat kuat pengganti Khamenei pada saat itu, menciptakan ketidakpastian besar dalam politik Iran. Di tengah spekulasi soal suksesi kepemimpinan, IRGC berada dalam posisi strategis, namun tetap bergantung pada legitimasi keagamaan dari Ayatullah sebagai supreme leader.
**Penulis adalah Penduduk Desa Matangkeh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara berdomisili di Banda Aceh. Dosen di AKPER KESDAM Banda Aceh, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ketua Bidang Pemerintahan Forum Milenial Literasi Aceh