Jakarta- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2025 tengah mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil agar proses pelantikan kepala daerah yang tidak besengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilantik lebih dulu.
“Nah pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengkera bisa dipertimbangkan, apakah dilantik lebih dulu. Dan itu kita lihat ada dua putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi,” ujar Yusril. Lebih lanjut, Yusril menyebut pemerintah akan melakukan pembicaraan dengan DPR RI terkait putusan tersebut. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan pelantikan kepala daerah sesuai dengan putusan MK dan tanpa hambatan berarti. Yusri juga akan melakukan komunikasi dengan Mendagri terkait implementasi beda jadwal pelantikan sehingga tidak ada kendala nantinya. (Red)